PEKANBARU – Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Riau dan Kepala Departemen Perubahan Iklam Majelis Nasional KAHMI, Dr Elviriadi menyatakan, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah kejahatan yang terstruktur, massif dan sistemik.
Elviriadi juga menyatakan, ada konspirasi tingkat dewa antara penguasa dan mafia penyebab kabut asap. Negara masih memakai perspektif kapitalistik. Akibatnya, pemulihan lahan gambut sebagai cara menanggulangi bencana kabut asap akibat karhutla akan berhadapan dengan “man behind the gun.”
“Sementara jika gambut tidak dipulihkan, bencana yang sama akan terulang terus, yang
‘mati’ rakyat,” katanya.
Dalam kasus bencana asap, pemerintah tidak bisa menyikapinya dengan parsial, seperti menghimbau melakukan salat istiqa atau salat minta hujan. Tetapi pemerintah harus benari mengusut secara tuntas mafia penyebab karhutla yang menciptakan bencana kabut asap. Pemerintah harus berani tampil dengan otoritas konstitusional.
Menurutnya, kunci penyelesaian bencana kabut asap yang terus berupang terletak pada pengembalian fungsi konservasi gambut. Saat ini dari 4,2 juta lahan gambut yang ada di Riau sebesar 77% diantaranya sudah dialih fungsikan. Ini hanya pemerintah yang bisa melakukannza, yang bisa memulihkannya.
“Pemerintah harus berani membuka data Karhutla secara objektif, siapa saja aktor intelektualnya, dan bagaimana mengurangi areal konsesi yang membuat gambut kering dan mengepul, jika memang ingin bencana kabut asap ini pergi,” kata Elviriadi.
Pengamat Lingkungan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini juga berpendapat, khusus Riau, Pemrov Riau seharusnya melakukan ekspos data yang komprehensif terkait kebakaran hutan dan lahan.
“Ekspos data pelaku karhutla harusnya lebih komprehensif. Ambil data dari pihak-pihak yang melakukan kajian yang sama, seperi Jikalahari dan Walhi, supaya ada kesimpulan diagnosa yang komprehensif,” ujarnya.
Tak salah kata Elviriadi, jika Pemprov Riau berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini fokus pada permasalahan ini, karena mereka memilik data yang valid berdasarkan kajian lapangan.
“Sejauh ini saya melihat belum pertemuan antara Pemprov Riau dengan LSM penggiat lingkungan, padahal mereka turun ke lapangan melakukan investigasi, ada fotonya, ada koordinatnya, ada plang gambarnya, dan bukti-bukti temuan lahan terbakar. Data-data yang ada ini perlu disinkronkan karena kalau tidak sinkron penanganan ini nanti tidak tuntas,” ujar Elviraidi.
Sedangkan penegak hukum juga cenderung hanya menangkap pelaku perorangan, sedangkan siapa yang menyuruh membakar lahan tidak diusut.Contoh ketika dua orang kedapatan membakar lahan di Taman Nasional Teso Nilo.
“Harusnya dicari siapa yang menyuruhnya. Ini harus dibongkar siapa di belakangnya, siapa aktor intelektualnza,” tegas Elviriadi.LD
