Jakarta – Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan alasan di balik penonaktifan 40 ribu nomor induk kependudukan (NIK) KTP warga Jakarta yang telah meninggal dunia. Langkah ini diambil untuk meningkatkan tertib administrasi dan mencegah kejahatan perbankan serta masalah lain yang menargetkan data pribadi.
“Upaya ini adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri, contohnya dalam penanganan kecelakaan di mana korban bermukim di Jakarta, namun sulit untuk dilacak,” ungkap Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta.
Heru menegaskan bahwa tindakan penonaktifan NIK berawal dari keluhan masyarakat terkait masalah kependudukan. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan keamanan tambahan terhadap risiko kriminalitas perbankan dan memenuhi kebutuhan tertib administrasi yang diharapkan banyak pihak.
Budi Awaludin, Kepala Dinas Dukcapil DKI, sebelumnya telah mengonfirmasi pengajuan penonaktifan NIK sebanyak 40 ribu warga yang telah meninggal. Proses verifikasi juga sedang dilakukan terhadap data warga yang tidak lagi tinggal di tempat mereka terdaftar.
“Ada sekitar 9.000 RT yang tidak lagi aktif, dan proses verifikasi masih berlangsung di Kemendagri,” jelas Budi dalam keterangannya kepada wartawan.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan yang lebih baik, serta memberikan perlindungan ekstra terhadap data pribadi masyarakat.
sumber : detik.com
